Ramai di linimasa, para seller Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli mulai panik sejak beredar surat edaran soal pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace per 1 Oktober 2026. Banyak yang salah paham, mengira ini pajak baru yang bakal menggerus margin. Faktanya, ini bukan pajak baru, melainkan mekanisme pemungutan yang selama ini sudah ada di UU, cuma sekarang pelaksanaannya dipindahkan ke pihak marketplace. Yuk, kita bedah tuntas dari kronologi, dasar hukum, cara hitung, sampai trik biar omzet di bawah Rp500 juta tetap bebas pungut.
Kronologi dan Dasar Hukum: Kenapa Baru Ramai Sekarang?
Sebenarnya, aturan PPh Pasal 22 untuk transaksi e-commerce sudah tertuang dalam PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, implementasinya sempat tertunda karena berbagai alasan teknis dan resistensi pelaku UMKM. Baru di 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyepakati penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak resmi mulai 1 Oktober 2026.
Kebijakan ini muncul di tengah target penerimaan negara yang makin menantang. Data DJP menunjukkan potensi pajak dari sektor e-commerce mencapai Rp12,4 triliun per tahun, tapi realisasi baru sekitar 38% karena sulitnya penelusuran transaksi. Dengan menunjuk marketplace sebagai pemungut, DJP bisa langsung memotong dari arus pembayaran seller.
Yang perlu digarisbawahi: PPh Pasal 22 ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak penghasilan yang seharusnya sudah dibayar oleh pedagang online. Bedanya, dulu self-assessment (lapor sendiri), sekarang with holding system (dipotong otomatis oleh marketplace). Jadi jangan panik dulu, pahami dulu mekanismenya.
Siapa yang Wajib Dipungut dan Siapa yang Bebas?
Berdasarkan PMK terbaru yang mulai efektif 1 Oktober 2026, ada kriteria jelas soal siapa yang dipungut dan siapa yang bebas. Kuncinya ada di dua hal: status badan usaha dan omzet tahunan.
Untuk pedagang perorangan (orang pribadi) dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun, mereka BEBAS dari pemungutan PPh 22. Ini sesuai dengan PP 55/2022 tentang penyesuaian pengaturan PPh orang pribadi. Marketplace wajib meminta surat pernyataan omzet dari seller, dan jika seller tidak bisa membuktikan, maka dianggap omzet di atas Rp500 juta dan langsung dipungut.
Sedangkan untuk pedagang dengan status badan (PT, CV, koperasi) atau orang pribadi dengan omzet di atas Rp500 juta, wajib dipungut PPh 22 sebesar 0,5% dari nilai transaksi bruto (sebelum dipotong biaya marketplace). Khusus untuk badan usaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), tarifnya bisa berbeda sesuai ketentuan PPh badan.
| Kategori Seller | Omzet Tahunan | Status PPh 22 | Tarif Efektif |
|---|---|---|---|
| Orang Pribadi | Di bawah Rp500 juta | Bebas Pungut | 0% |
| Orang Pribadi | Rp500 juta - Rp4,8 M | Wajib Pungut | 0,5% |
| Badan (CV/PT) | Di bawah Rp4,8 M | Wajib Pungut | 0,5% |
| Badan (PKP) | Di atas Rp4,8 M | Wajib Pungut | Sesuai PPh Badan |
Cara Hitung Sendiri PPh 22 Marketplace: Simulasi Lengkap
Biar nggak bingung, kita langsung pakai contoh kasus. Misalnya, Bu Rina jualan baju di Shopee dengan omzet bulanan Rp80 juta. Setahun berarti Rp960 juta. Karena omzetnya di atas Rp500 juta, maka Bu Rina wajib dipungut PPh 22.
Pada bulan Oktober 2026, Bu Rina dapat pesanan senilai Rp80 juta (bruto). Marketplace akan memotong PPh 22 sebesar 0,5% x Rp80 juta = Rp400 ribu. Jadi uang yang cair ke rekening Bu Rina adalah Rp79,6 juta (sebelum dipotong biaya administrasi marketplace dan biaya lainnya).
Sekarang bandingkan dengan Pak Budi yang jualan aksesoris HP dengan omzet Rp30 juta per bulan atau Rp360 juta setahun. Karena di bawah Rp500 juta, Pak Budi cukup mengisi surat pernyataan omzet di dashboard seller. Marketplace tidak akan memotong PPh 22. Uang Rp30 juta cair utuh, hanya dipotong biaya marketplace.
Pertanyaannya: bagaimana kalau omzet tidak stabil? Misalnya Januari-Juni omzet Rp20 juta/bulan, lalu Juli-Desember melonjak Rp100 juta/bulan. Total setahun Rp720 juta. Maka mulai bulan Juli, saat omzet kumulatif melewati Rp500 juta, marketplace akan mulai memungut PPh 22. Tapi ingat, pemungutan hanya berlaku atas transaksi setelah melewati threshold, bukan retroaktif.
"Pajak itu bukan musuh, tapi konsekuensi dari bisnis yang tumbuh. Yang salah itu kalau kita nggak siap administrasi, bukan pajaknya. Siapkan pembukuan rapi dari sekarang, jangan tunggu dipungut baru panik." — Om Lambe Curah
Langkah Demi Langkah Bebas Pungut untuk Omzet di Bawah Rp500 Juta
Buat kamu yang omzetnya masih di bawah Rp500 juta setahun, ada beberapa langkah praktis biar tetap bebas pungut PPh 22:
- Update data profil seller di dashboard marketplace (Shopee Seller Centre, Tokopedia Seller, Lazada Seller Center, Blibli Seller). Pastikan status sebagai orang pribadi, bukan badan usaha.
- Isi surat pernyataan omzet di menu pajak atau compliance. Biasanya marketplace menyediakan form digital yang bisa diisi dan diunggah.
- Siapkan bukti pendukung seperti rekap penjualan tahunan, mutasi rekening, atau laporan keuangan sederhana. Ini untuk jaga-jaga kalau DJP melakukan verifikasi.
- Lapor SPT Tahunan tetap wajib, meskipun omzet di bawah Rp500 juta dan menggunakan NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) atau PP 55/2022 dengan tarif final 0,5% untuk omzet di atas Rp500 juta (tapi di bawah Rp4,8 M).
- Pantau omzet kumulatif setiap bulan. Begitu mendekati Rp500 juta, segera konsultasi dengan konsultan pajak atau KPP terdekat untuk antisipasi.
Perlu dicatat, bebas pungut bukan berarti bebas pajak. Kamu tetap wajib lapor SPT Tahunan dan bayar pajak jika memang ada penghasilan kena pajak. Tapi untuk PPh 22, marketplace tidak akan memotong.
Dampak ke Margin dan Strategi Adaptasi Seller
Banyak seller mengeluh karena PPh 22 0,5% dianggap menggerus margin yang sudah tipis. Apalagi di marketplace, persaingan harga sangat ketat. Tapi coba hitung ulang: 0,5% dari omzet itu sebenarnya relatif kecil dibandingkan biaya iklan, biaya admin marketplace yang bisa 5-8%, dan biaya operasional lainnya.
Yang jadi masalah justru kalau seller tidak siap administrasi. Misalnya, seller yang omzetnya di bawah Rp500 juta tapi tidak mengisi surat pernyataan, maka akan dipungut PPh 22. Uangnya bisa diklaim kembali (restitusi) saat lapor SPT, tapi prosesnya ribet dan butuh waktu.
Strategi adaptasi yang bisa dilakukan:
- Naikkan harga jual sedikit (misal 0,5-1%) untuk mengkompensasi pemungutan pajak. Tapi hati-hati, bisa kalah saing.
- Optimalkan pembukuan dengan aplikasi akuntansi sederhana seperti BukuWarung, Majoo, atau Jurnal. Ini membantu menghitung omzet dan pajak secara real-time.
- Manfaatkan insentif jika ada program pemerintah untuk UMKM, misalnya pengurangan tarif atau bantuan administrasi.
- Diversifikasi channel penjualan: jangan hanya bergantung pada satu marketplace. Buka toko sendiri di website atau media sosial untuk mengurangi ketergantungan pada kebijakan platform.
Risiko dan Sanksi Jika Tidak Patuh
Kalau seller tidak patuh, ada beberapa risiko yang mengintai. Pertama, marketplace bisa menahan pencairan dana atau menonaktifkan akun jika data pajak tidak lengkap. Kedua, DJP bisa melakukan audit dan menetapkan pajak terutang plus sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Ketiga, reputasi bisnis bisa rusak karena dianggap tidak taat pajak.
Sebaliknya, seller yang patuh justru punya keuntungan: akses ke pembiayaan bank lebih mudah, karena bank butuh laporan keuangan dan bukti bayar pajak. Selain itu, seller yang punya NPWP dan lapor SPT rutin bisa ikut program pengadaan pemerintah atau menjadi supplier perusahaan besar.
FAQ Seputar PPh 22 Marketplace 2026
1. Apakah PPh 22 ini berlaku untuk semua marketplace?
Ya, berdasarkan PMK terbaru, semua marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPh 22. Saat ini yang sudah dikonfirmasi: Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Marketplace lain seperti TikTok Shop dan Bukalapak menyusul sesuai jadwal.
2. Bagaimana kalau saya punya toko di beberapa marketplace sekaligus?
Omzet dihitung secara kumulatif dari semua marketplace. Jadi kalau total omzet di Shopee, Tokopedia, dan Lazada melebihi Rp500 juta, maka wajib dipungut. Kamu harus melaporkan omzet gabungan di setiap platform.
3. Apakah PPh 22 bisa dikreditkan di SPT Tahunan?
Ya, PPh 22 yang sudah dipungut marketplace bisa dikreditkan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan. Jadi kalau total PPh 22 yang dipungut lebih besar dari pajak terutang, kamu bisa klaim restitusi.
4. Apa yang terjadi jika saya tidak mengisi surat pernyataan omzet?
Marketplace akan menganggap omzet kamu di atas Rp500 juta dan langsung memungut PPh 22. Uang yang dipungut bisa diklaim kembali saat lapor SPT, tapi butuh waktu dan proses verifikasi.
5. Apakah pedagang yang baru mulai usaha juga langsung dipungut?
Tidak. Selama omzet setahun masih di bawah Rp500 juta, kamu bebas pungut. Tapi tetap wajib lapor SPT Tahunan dan mengisi surat pernyataan omzet di marketplace.
Kesimpulan: Siapkan Administrasi, Jangan Panik
Kebijakan pemungutan PPh 22 oleh marketplace per 1 Oktober 2026 sebenarnya adalah langkah modernisasi sistem pajak. Tujuannya bukan membebani pedagang kecil, tapi memastikan keadilan bagi semua pelaku usaha. Yang omzetnya kecil tetap dilindungi dengan threshold Rp500 juta. Yang omzetnya besar, wajar berkontribusi lebih.
Kuncinya cuma satu: administrasi rapi. Kalau kamu punya pembukuan yang jelas, tahu posisi omzet, dan paham aturannya, kebijakan ini nggak akan jadi momok. Malah bisa jadi momentum untuk naik kelas, dari pedagang online biasa menjadi pengusaha yang bankable dan kredibel.
Jadi, mulai sekarang, cek dashboard seller kamu, isi surat pernyataan omzet, dan konsultasikan dengan konsultan pajak kalau perlu. Jangan tunggu 1 Oktober baru bergerak. Karena pajak itu bukan sekadar kewajiban, tapi cermin dari profesionalisme bisnis kita.
